sektor pertanian

Sektor Pertanian

I.Pendahuluan

Struktur perekonomian Indonesia merupakan topik strategis yang sampai sekarang masih menjadi topik sentral dalam berbagai diskusi di ruang publik. Kita sudah sering mendiskusikan topik ini jauh sebelum era reformasi tahun 1998. Gagasan mengenai langkah-langkah perekonomian Indonesia menuju era industrialisasi, dengan mempertimbangkan usaha mempersempit jurang ketimpangan sosial dan pemberdayaan daerah, sehingga terjadi pemerataan kesejahteraan kiranya perlu kita evaluasi kembali sesuai dengan konteks kekinian dan tantangan perekonomian Indonesia di era globalisasi.

II. Pembahasan

Tantangan perekonomian di era globalisasi ini masih sama dengan era sebelumnya, yaitu bagaimana subjek dari perekonomian Indonesia, yaitu penduduk Indonesia sejahtera. Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar, sekarang ada 235 juta penduduk yang tersebar dari Merauke sampai Sabang. Jumlah penduduk yang besar ini menjadi pertimbangan utama pemerintah pusat dan daerah, sehingga arah perekonomian Indonesia masa itu dibangun untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya.

Berdasarkan pertimbangan ini, maka sektor pertanian menjadi sektor penting dalam struktur perekonomian Indonesia. Seiring dengan berkembangnya perekonomian bangsa, maka kita mulai mencanangkan masa depan Indonesia menuju era industrialisasi, dengan pertimbangan sektor pertanian kita juga semakin kuat.

Seiring dengan transisi (transformasi) struktural ini sekarang kita menghadapi berbagai permasalahan. Di sektor pertanian kita mengalami permasalahan dalam meningkatkan jumlah produksi pangan, terutama di wilayah tradisional pertanian di Jawa dan luar Jawa. Hal ini karena semakin terbatasnya lahan yang dapat dipakai untuk bertani. Perkembangan penduduk yang semakin besar membuat kebutuhan lahan untuk tempat tinggal dan berbagai sarana pendukung kehidupan masyarakat juga bertambah. Perkembangan industri juga membuat pertanian beririgasi teknis semakin berkurang.

Selain berkurangya lahan beririgasi teknis, tingkat produktivitas pertanian per hektare juga relatif stagnan. Salah satu penyebab dari produktivitas ini adalah karena pasokan air yang mengairi lahan pertanian juga berkurang. Banyak waduk dan embung serta saluran irigasi yang ada perlu diperbaiki. Hutan-hutan tropis yang kita miliki juga semakin berkurang, ditambah lagi dengan siklus cuaca El Nino-La Nina karena pengaruh pemanasan global semakin mengurangi pasokan air yang dialirkan dari pegunungan ke lahan pertanian.

Sesuai dengan permasalahan aktual yang kita hadapi masa kini, kita akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri. Di kemudian hari kita mungkin saja akan semakin bergantung dengan impor pangan dari luar negeri. Impor memang dapat menjadi alternatif solusi untuk memenuhi kebutuhan pangan kita, terutama karena semakin murahnya produk pertanian, seperti beras yang diproduksi oleh Vietnam dan Thailand. Namun, kita juga perlu mencermati bagaimana arah ke depan struktur perekonomian Indonesia, dan bagaimana struktur tenaga kerja yang akan terbentuk berdasarkan arah masa depan struktur perekonomian Indonesia.

Struktur tenaga kerja kita sekarang masih didominasi oleh sektor pertanian sekitar 42,76 persen (BPS 2009), selanjutnya sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 20.05 persen, dan industri pengolahan 12,29 persen. Pertumbuhan tenaga kerja dari 1998 sampai 2008 untuk sektor pertanian 0.29 persen, perdagangan, hotel dan restoran sebesar 1,36 persen, dan industri pengolahan 1,6 persen.

Sedangkan pertumbuhan besar untuk tenaga kerja ada di sektor keuangan, asuransi, perumahan dan jasa sebesar 3,62 persen, sektor kemasyarakatan, sosial dan jasa pribadi 2,88 persen dan konstruksi 2,74 persen. Berdasarkan data ini, sektor pertanian memang hanya memiliki pertumbuhan yang kecil, namun jumlah orang yang bekerja di sektor itu masih jauh lebih banyak dibandingkan dengan sektor keuangan, asuransi, perumahan dan jasa yang pertumbuhannya paling tinggi.

Data ini juga menunjukkan peran penting dari sektor pertanian sebagai sektor tempat mayoritas tenaga kerja Indonesia memperoleh penghasilan untuk hidup. Sesuai dengan permasalahan di sektor pertanian yang sudah disampaikan di atas, maka kita mempunyai dua strategi yang dapat dilaksanakan untuk pembukaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia di masa depan. 

Strategi pertama adalah melakukan revitalisasi berbagai sarana pendukung sektor pertanian, dan pembukaan lahan baru sebagai tempat yang dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia. Keberpihakan bagi sektor pertanian, seperti ketersediaan pupuk dan sumber daya yang memberikan konsultasi bagi petani dalam meningkatkan produktivitasnya, perlu dioptimalkan kinerjanya. Keberpihakan ini adalah insentif bagi petani untuk tetap mempertahankan usahanya dalam pertanian. Karena tanpa keberpihakan ini akan semakin banyak tenaga kerja dan lahan yang akan beralih ke sektor-sektor lain yang insentifnya lebih menarik.

Strategi kedua adalah dengan mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung bagi sektor lain yang akan menyerap pertumbuhan tenaga kerja Indonesia. Sektor ini juga merupakan sektor yang jumlah tenaga kerjanya banyak, yaitu sektor perdagangan, hotel, dan restoran serta industri pengolahan. Sarana pendukung seperti jalan, pelabuhan, listrik adalah sarana utama yang dapat mengakselerasi pertumbuhan di sektor ini.

Struktur perekonomian Indonesia sekarang adalah refleksi dari arah perekonomian yang dilakukan di masa lalu. Era orde baru dan era reformasi juga telah menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi sektor penting yang membuka banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Sektor pertanian juga menyediakan pangan bagi masyarakat Indonesia.

Saat ini kita mempunyai kesempatan untuk mempersiapkan kebijakan yang dapat membentuk struktur perekonomian Indonesia di masa depan. Namun, beberapa permasalahan yang dihadapi sektor pertanian di masa ini perlu segera dibenahi, sehingga kita dapat meneruskan hasil dari kebijakan perekonomian Indonesia yang sudah dibangun puluhan tahun lalu, dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia sampai saat sekarang ini.

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayatiyang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam pertanian biasa difahami orang sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam (bahasa Inggris: crop cultivation) serta pembesaran hewan ternak (raising), meskipun cakupannya dapat pula berupa pemanfaatanmikroorganisme dan bioenzim dalam pengolahan produk lanjutan, seperti pembuatan keju dan tempe, atau sekedar ekstraksi semata, seperti penangkapan ikan atau eksploitasihutan.

Bagian terbesar penduduk dunia bermata pencaharian dalam bidang-bidang di lingkup pertanian, namun pertanian hanya menyumbang 4% dari PDB dunia. Sejarah Indonesiasejak masa kolonial sampai sekarang tidak dapat dipisahkan dari sektor pertanian dan perkebunan, karena sektor - sektor ini memiliki arti yang sangat penting dalam menentukan pembentukan berbagai realitas ekonomi dan sosial masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan data BPStahun 2002, bidang pertanian di Indonesia menyediakan lapangan kerja bagi sekitar 44,3% penduduk meskipun hanya menyumbang sekitar 17,3% dari total pendapatan domestik bruto.

Kelompok ilmu-ilmu pertanian mengkaji pertanian dengan dukungan ilmu-ilmu pendukungnya. Inti dari ilmu-ilmu pertanian adalahbiologi dan ekonomi. Karena pertanian selalu terikat dengan ruang dan waktu, ilmu-ilmu pendukung, seperti ilmu tanah,meteorologi, permesinan pertanian,biokimia, dan statistika, juga dipelajari dalam pertanian. Usaha tani (farming) adalah bagian inti dari pertanian karena menyangkut sekumpulan kegiatan yang dilakukan dalam budidaya. Petaniadalah sebutan bagi mereka yang menyelenggarakan usaha tani, sebagai contoh "petani tembakau" atau "petani ikan". Pelaku budidaya hewan ternak (livestock) secara khusus disebut sebagai peternak.

Ini salah satu artikel (lagi) yang menggambarkan bagaimana situasi sektor pertanian Indonesia. Penulisnya adalah Agus Suman, PhD dari Universitas Brawijaya. Dalam tulisan yang dimuat di Republika (16/1) ini, penulis menunjukkan fakta-fakta bahwa kondisi pertanian di Indonesia belum menggembirakan. Beberapa indikatornya adalah sbb :

• Sebagian besar penduduk miskin adalah tinggal di wilayah pedesaan dimana umumnya terlibat dalam kegiatan pertanian. Mengutip data BPS tahun 2007, penulis bahkan menyebut sekitar 72% kelompok petani miskin adalah dari subsektor pertanian pangan.
• Konversi lahan pertanian, pada 2002 mencapai 110 ribu ha, dan empat tahun kemudian meningkat menjadi 145 ribu ha
• Penulis mengutip data FAO tentang pertumbuhan subsektor pangan tahun 2004 yang mengalami kemunduran dibanding tahun 1978 sampai 1986 (tapi tidak dijelaskan lebih lanjut satuan pertumbuhan subsektor ini maknanya apa. What does the number mean?)
• Penduduk Indonesia yang terus berkembang dan berkembang, sehingga menurut penulis akan semakin serius tantangannya
• Kebijakan impor beras premium yang terus dilakukan, padahal kita punya beras berkualita sama seperti beras cianjur dan IR-64
• Produktivitas pekerja pertanian lebih rendah daripada pekerja sektor industri, baik di tahun 1997 maupun 2005. Pada tahun 1997, seorang pekerja sektor pertanian menghasilkan output senilai Rp 1,7 juta per tahun, sementara pekerja industri Rp 9,5 juta; tahun 2005 pekerja sektor pertanian dan industri nilai outputnya berturut-turut RP 6,1 juta dan Rp 41,1 juta.

Mundurnya Sektor Pertanian Indonesia

Kondisi prihatin tidak saja terjadi pada tatanan ekonomi Makro yang ada,ternyata untuk Sektor Pertanian di Indonesia juga mengalami penurunan,hal ini disebabkan oleh banyak faktor,harusnya hal ini segera ditanggapi secara serius oleh pemerintah,bayangkan saja jika Pertanian yang merupakan faktor utama penggerak Ekonomi mengalami penurunan.

Seperti yang diberitakan pada media cetak kompas bahwa Sektor Pertanian Mengalami Penurunan yang mengkuatirkan,simaklah bagaimana perkembangan terakhir sektor Pertanian Indonesia yang nota bene adalah penggerak Hasil Bumi di bumi Indonesia:

Pembangunan pertanian dalam lima tahun terakhir berjalan mundur. Departemen Pertanian kehilangan visi jangka panjang dalam membangun sektor pertanian dan terjebak pada penanganan masalah yang serba mendesak.

”Sudah lama kita mengembangkan pemikiran membangun sistem dan usaha agrobisnis dengan membangun sektor hulu-hilir dan jasa penunjang secara bersama-sama, tetapi tidak berlanjut. Konsentrasi pembangunan pertanian lima tahun terakhir hanya pada tingkat on farm,” kata mantan Mentan Bungaran Saragih pada workshop bertema ”Mencari Alternatif Pembiayaan Pertanian”, Kamis (16/4).

Menurut Bungaran, karena kehilangan visi jangka panjang, pembangunan pertanian akhirnya terjebak dan bersifat musiman. ”Ketika ada banjir dan kekeringan terkejut, ada impor atau ekspor ramai. Masalah pertanian jangka panjang tidak menjadi prioritas,” katanya.

Sementara itu, Dirjen Anggaran Departemen Keuangan Anny Ratnawati mengungkapkan, anggaran untuk sektor pertanian ada dan alokasinya juga besar. Hanya pemanfaatan anggaran itu yang masih belum optimal.

Data Ditjen Anggaran menunjukkan, alokasi anggaran untuk belanja pupuk tahun 2009 sebesar Rp 17,5 triliun atau naik sekitar Rp 15,5 triliun dibandingkan tahun 2005. Anggaran subsidi benih tahun ini naik menjadi Rp 1,3 triliun dari tahun 2005 yang hanya Rp 120 miliar.

Pengeluaran anggaran

Alokasi anggaran untuk kegiatan bantuan sosial Deptan naik dari Rp 217 miliar tahun 2005 menjadi Rp 3,2 triliun tahun 2009. Subsidi kredit ketahanan pangan dan energi juga naik dari Rp 167 miliar menjadi Rp 843 miliar. Total anggaran untuk pertanian bahkan mencapai Rp 40 triliun tahun ini.

”Pertanyaannya, pengeluaran anggaran berlipat-lipat itu komparabel atau tidak dengan produktivitas dan produksi pertanian. Karena ini akan ditanya masyarakat,” katanya.

Deptan pernah meminta anggaran untuk subsidi kredit pembibitan sapi Rp 1 triliun. ”Ketika disediakan dananya, mereka menawar agar Rp 1 triliun untuk lima tahun saja. Lalu menawar turun menjadi Rp 250 miliar, tetap tidak bisa, akhirnya minta Rp 145 miliar saja. Bayangkan coba!” ujar Anny.

Definisi/Pengertian Pertanian, Bentuk & Hasil Pertanian Petani - Ilmu Geografi

Thu, 02/04/2009 - 12:28am — godam64

Secara umum pengertian dari pertanian adalah suatu kegiatan manusia yang termasuk di dalamnya yaitu bercocok tanam, peternakan, perikanan dan juga kehutanan. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat di Negeri Indonesia adalah sebagai petani, sehingga sektor pertanian sangat penting untuk dikembangkan di negara kita.

Bentuk-Bentuk Pertanian Di Indonesia :

1. Sawah

Sawah adalah suatu bentuk pertanian yang dilakukan di lahan basah dan memerlukan banyak air baik sawah irigasi, sawah lebak, sawah tadah hujan maupun sawah pasang surut.

2. Tegalan

Tegalan adalah suatu daerah dengan lahan kering yang bergantung pada pengairan air hujan, ditanami tanaman musiman atau tahunan dan terpisah dari lingkungan dalam sekitar rumah. Lahan tegalan tanahnya sulit untuk dibuat pengairan irigasi karena permukaan yang tidak rata. Pada saat musim kemarau lahan tegalan akan kering dan sulit untuk ditubuhi tanaman pertanian.

3. Pekarangan

Perkarangan adalah suatu lahan yang berada di lingkungan dalam rumah (biasanya dipagari dan masuk ke wilayah rumah) yang dimanfaatkan / digunakan untuk ditanami tanaman pertanian.

4. Ladang Berpindah

Ladang berpindah adalah suatu kegiatan pertanian yang dilakukan di banyak lahan hasil pembukaan hutan atau semak di mana setelah beberapa kali panen / ditanami, maka tanah sudah tidak subur sehingga perlu pindah ke lahan lain yang subur atau lahan yang sudah lama tidak digarap.

.

Beberapa Hasil-Hasil Pertanian Di Indonesia :

1. Pertanian Tanaman Pangan
- Padi
- Jagung
- Kedelai
- Kacang Tanah
- Ubi Jalar
- Ketela Pohon

2. Pertanian Tanaman Perdagangan
- Kopi
- Teh
- Kelapa
- Karet
- Kina
- Cengkeh
- Kapas
- Tembakau
- Kelapa Sawit
- Tebu

       III.Kesimpulan

Kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memang sangat melimpah, Maka tak heran jika pada tahun 2008 APBD-nya mencapai Rp 5,5 triliun yang belum tentu dimiliki oleh daerah lain di Indonesia.  
Namun, perlu disadari bahwa kekayaan SDA tersebut tidak dapat diperbarui. Bahkan diperkirakan 10 tahun ke depan kekayaan alam yang ada di bumi Kukar akan menipis dan habis. Oleh karena itu, Pemkab Kukar terus berupaya melakukan langkah-langkah, yang nantinya mampu menggantikan kontribusi sektor pertambangan dan penggalian yang menjadi andalan untuk pembangunan di Kukar. 
Terobosan itu adalah dengan peningkatan sektor pertanian dalam arti luas sebagai sektor unggulan dalam program Gerbang Dayaku. Pemkab Kukar melalui jajarannya terus melakukan sosialisasi dan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin berkebun. Salah satu contohnya adalah Kelompok Tani Wonomulyo Muara Badak Ulu. 
Melalui Dinas Perkebunan (Disbun) Kukar yang telah memberikan bantuan modal sebesar Rp 800 juta melalui APBD 2003. Kebun karet seluas 309 hektare itupun sudah mendatangkan hasil dan keuntungan bagi pemiliknya. Budidaya karet sebenarnya sudah dilakukan masyarakat di hulu Sungai Mahakam secara tradisional. Misalnya warga Desa Baru, Kecamatan Tabang, yang tiga tahun terakhir ini mengalakkan budidaya karet. 
Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menambah peningkatan penghasilan masyarakat.“Kami memilih budidaya karet karena relatif mudah perawatannya dan mudah menjualnya,” kata Kepala Desa Baru, Tabang, Ajang Li, di Tenggarong. Ajang mengatakan bahwa lebih dari 100 kepala keluarga di desanya sudah memiliki kebun karet. (hmp15/Gusdut)

IV.Daftar Pustaka

http://metrotvnews.com/read/analisdetail/2010/06/09/23/Sektor-Pertanian-dan-Struktur-Perekonomian-Indonesia

http://id.wikipedia.org/wiki/Pertanian

http://iipalbanjary.com/2008/01/16/potret-sektor-pertanian-terkini/

http://www.kutaikartanegarakab.go.id/index.php/read/peningkatan_sektor_pertanian_dalam_arti_luas/

kemiskinan dan kesenjangan pendapatan

I.  PENDAHULUAN

Kemiskinan dan kesenjangan pendapatan masih menjadi masalah besar bagi bangsa Indonesia. Sudah banyak strategi penanggulangan yang di lakukan oleh pemerintah tetapi masih saja belum dapat menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Tulisan singkat ini akan mencoba untuk membahas tentang kondisi kemiskinan di Indonesia dan bagaimana cara penanggulangan yang dapat dilakukan.

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.

Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup:

§  Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangansehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.

§  Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.

§  Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.

Mengukur kemiskinan

Kemiskinan bisa dikelompokan dalam dua kategori , yaitu Kemiskinan absolut danKemiskinan relatif. Kemiskinan absolut mengacu pada satu set standard yang konsisten , tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat / negara. Sebuah contoh dari pengukuran absolut adalah persentase dari populasi yang makan dibawah jumlah yg cukup menopang kebutuhan tubuh manusia (kira kira 2000-2500 kalori per hari untuk laki laki dewasa).

Bank Dunia mendefinisikan Kemiskinan absolut sebagai hidup dg pendapatan dibawah USD$1/hari dan Kemiskinan menengah untuk pendapatan dibawah $2 per hari, dg batasan ini maka diperkiraan pada 2001 1,1 miliar orang didunia mengkonsumsi kurang dari $1/hari dan 2,7 miliar orang didunia mengkonsumsi kurang dari $2/hari Proporsi penduduk negara berkembang yang hidup dalam Kemiskinan ekstrem telah turun dari 28% pada 1990 menjadi 21% pada 2001 Melihat pada periode 1981-2001, persentase dari penduduk dunia yang hidup dibawah garis kemiskinan $1 dolar/hari telah berkurang separuh. Tetapi , nilai dari $1 juga mengalami penurunan dalam kurun waktu tersebut.

Meskipun kemiskinan yang paling parah terdapat di dunia bekembang, ada bukti tentang kehadiran kemiskinan di setiap region. Di negara-negara maju, kondisi ini menghadirkan kaum tuna wisma yang berkelana ke sana kemari dan daerah pinggiran kota dan ghetto yang miskin. Kemiskinan dapat dilihat sebagai kondisi kolektif masyarakat miskin, atau kelompok orang-orang miskin, dan dalam pengertian ini keseluruhan negara kadang-kadang dianggap miskin. Untuk menghindari stigma ini, negara-negara ini biasanya disebut sebagai negara berkembang.

Kemiskinan dunia

Deklarasi Copenhagen menjelaskan kemiskinan absolut sebagai "sebuah kondisi yang dicirikan dengan kekurangan parah kebutuhan dasar manusia, termasuk makanan, air minum yang aman, fasilitas sanitasi, kesehatan, rumah, pendidikan, dan informasi."

Bank Dunia menggambarkan "sangat miskin" sebagai orang yang hidup dengan pendapatan kurang dari AS$1 per hari, dan "miskin" dengan pendapatan kurang dari AS$ 2 per hari. Berdasarkan standar tersebut, 21% dari penduduk dunia berada dalam keadaan "sangat miskin", dan lebih dari setengah penduduk dunia masih disebut "miskin", pada 2001.

Proyek Borgen menunjuk pemimpin Amerika memberikan AS$230 milyar per tahun kepada kontraktor militer, dan hanya AS$19 milyar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan Perkembangan Milenium PBB untuk mengakhiri kemiskinan parah sebelum 2025.

Penyebab kemiskinan

Kemiskinan banyak dihubungkan dengan:

§  penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin;

§  penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga;

§  penyebab sub-budaya (subcultural), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar;

§  penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi;

§  penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial.

Meskipun diterima luas bahwa kemiskinan dan pengangguran adalah sebagai akibat dari kemalasan, namun di Amerika Serikat (negara terkaya per kapita di dunia) misalnya memiliki jutaan masyarakat yang diistilahkan sebagai pekerja miskin; yaitu, orang yang tidak  atau rencana bantuan publik, namun masih gagal melewati atas garis kemiskinan.

Menghilangkan kemiskinan

Tanggapan utama terhadap kemiskinan adalah:

§  Bantuan kemiskinan, atau membantu secara langsung kepada orang miskin. Ini telah menjadi bagian pendekatan dari masyarakat Eropa sejak zaman pertengahan.

§  Bantuan terhadap keadaan individu. Banyak macam kebijakan yang dijalankan untuk mengubah situasi orang miskin berdasarkan perorangan, termasuk hukuman, pendidikan, kerja sosial, pencarian kerja, dan lain-lain.

§  Persiapan bagi yang lemah. Daripada memberikan bantuan secara langsung kepada orang miskin, banyak negara sejahtera menyediakan bantuan untuk orang yang dikategorikan sebagai orang yang lebih mungkin miskin, seperti orang tua atau orang dengan ketidakmampuan, atau keadaan yang membuat orang miskin, seperti kebutuhan akan perawatan kesehatan.

Pikiran Dasar (Premis)

Kemiskinan merupakan suatu kondisi yang menggambarkan keterbatasan, kekuarangan dan ketidakmampuan, yang menyebabkan orang sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Penanggulangan kemiskinan bukan menjadi tanggungjawab pemerintah saja, tetapi menjadi tanggungjawab seluruh stackholders yang ada, dan juga masyarakat lainnya.

Dari premis diatas, maka selanjutnya kita akan melihat fakta yang terjadi diIndonesia menyangkut kemiskinan dan penanggulangannya, dan kemudian akan ditarik kesimpulan tentang kemiskinan dan penanggulangannya.

Kemiskinan di Indonesia

Kemiskinan merupakan masalah yang banyak terdapat dan terjadi di negara-negara tertinggal maupun negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Kemiskinan menurut badan PBB (UNDP) indeks kemiskinan manusia (Human Proverty Index) untuk negara-negara berkembang (HPI-1), memfokuskan perhatiannya pada proporsi manusia yang berada dibawah ambang batas dimensi pembangunan manusia – yang sama dengan indeks pembangunan manusia – panjang umur dan hidup sehat, memiliki akses terhadap pendidikan, dan standar hidup yang layak. Nilai HP-1 untuk Indonesia, yaitu 18,5, berada di urutan 41 dari 102 negara-negara berkembang yang sudah dihitung indeksnya.

Masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia lebih dikarenakan oleh,

1. Sulitnya pemenuhan hak-hak dasar kehidupan manusia antara lain makanan, kesehatan, pendidikan, perumahan dan pendapatan perkapita masyarakat.
2. Kesenjangan pembangunan antara kota-kota besar dipulau jawa dan kota-kota didaerah diluar pulau jawa, dan juga antara kota dengan pedesaan dan daerah terpencil lainnya yang tentunya belum terjamah pembangunan, dan juga potensi sumber daya alam yang berbeda.
3. Guncangan perekonomian sebagai akibat dari lemahnya dasar perekonomian Indonesia, yang mengakibatkan banyaknya pengangguran.
4. Kemiskinan yang dialami oleh kaum perempuan, dimana kurangnya perhatian pemerintah dalam mengikusertakan atau memberdayakan perempuan dalam pembangunan
5. Kultur dan Budaya daerah yang turut mempengaruhi.

Era Orde Baru, Era Reformasi sampai sekarang

Pada era orde baru, pemerintahan berkuasa memusatkan perhatian pada pembangunan disegala lini aspek kehidupan. Tetapi karena pemerintahan pada masa itu masih bersifat sentralisasi, maka tampak jelas terjadinya perbedaan dan ketidak merataan dalam pembangunan tersebut. Dampak dari ketidak merataan pembangunan ini adalah kesenjangan antara daerah satu dengan lainnya, baik dalam bentuk pembangunan fisik maupun pembangunan manusia Indonesia, baik fisik maupun mental. Pemerintahan yang sentralistik pada masa orde baru tidak terlalu peka dengan kondisi dan masalah yang terjadi pada masyarakat di daerah dan pedesaan.

Pada tahun 1993, melalui beberapa metoda dan cara penanggulangan kemiskinan yang intensif terhadap penduduk miskin yang berjumlah kurang lebih 13,7 juta jiwa selama 3 tahun telah berhasil menekan jumlah penduduk miskin menjadi 11,34 juta jiwa. Namun dengan adanya krisis ekonomi yang bekepanjangan, maka jumlah penduduk miskin naik kembali menjadi 21,5 juta jiwa ditahun 1998. Kondisi kemiskinan diIndonesia diperparah lagi dengan terpaan krisis ekonomi yang melanda kawasan asia termasuk Indonesia didalamnya. Kondisi ini memaksa bangsa ini semakin terpuruh, dan juga masyarakat yang hidup dalam kondisi kemiskinan semakin banyak karena keadaan perekonomian Indonesia yang memaksa banyak perusahaan untuk gulung tikar, yang kemudian mengakibatkan timbulnya banyak pengangguran dan pada akhirnya menambah jumlah penduduk miskin diIndonesia.

Pada saat krisis ekonomi menerpa Indonesia, dibarengi juga dengan krisis kepemimpinan yang mengakibatkan beberapa kali terjadinya pergantian presiden yang tentunya berdampak kepada kebijakan yang dijalankan untuk memperbaiki perekonomian dan menanggulangi kemiskinan.

Pemerintah Indonesia dengan bantuan Bank Dunia diketahui telah meluncurkan program pemberdayaan ekonomi rakyat, sekaligus menekan jumlah masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan, yang dikenal dengan nama Jaring Pengamanan Sosial. Dengan dukungan dana 8,9 triliun untuk APBN 1998/1999. JPS ditujukan untuk 4 bidang pokok, yaitu food security, social protedtion, employment creation, dan pengembangan industri kecil dan menengah.

Namun demikian dari praktek dilapangan kelihatan proses tersebut berjalan timpang antara lain disebabkan oleh:

1. Target JPS salah sasaran
2. JPS tidak mempunyai visi pemberdayaan masyarakat karena lebih mementingkan pencapaian kuantitas diikuti proses top down dan tidak transparan
3. JPS mematikan keswadayaan masyarakat yang telah ada
4. Terjadinya partisipasi semu, karena keikutsertaan masyarakat lebih disebabkan karena tekanan
5. JPS bermuatan politik yang dimanfaatkan oleh interest politik tertentu
6. JPS membuat Departemen dipemerintahan tidak terkoordinasi dan croos sectoral.

Pada era reformasi, Bangsa Indonesia perlahan-lahan mulai melepaskan dirinya dari krisis ekonomi dan mulai membangun kembali tatanan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, termasuk penanggulangan kemiskinan yang semakin banyak sebagai dampak dari krisis ekonomi. Perubahan besar yang dilakukan adalah pada sistem pemerintahan, diubah dari sentralisasi menjadi Desentralisasi. Pada sistem sentralisasi pemerintah pusat terlalu banyak campur tangan dan tidak tahu kondisi sebenarnya yang terjadi di daerah dan masyarakat, sehingga kebijakan yang dilaksanakan kurang mengena dengan aspirasi masyarakat, dan juga terjadi banyak kesenjangan dan ketimpangan antara daerah dan juga antar kota denagn pedesaan. Pada sistem desentralisasi ini pemerintah pusat tidak terlalu mencampuri urusan kebijakan yang dilakukan didaerah lagi sebab daerah yang lebih tau kondisi daerahnya, tetapi pemerintah hanya bertindak sebagai pengawas dan pemberi dana bagi pembangunan daerah masing-masing berdasarkan perencanaan yang diusulkan oleh daerah masing-masing. Dalam hubungannya dengan penanggulangan kemiskinan, ada beberapa program yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu mulai dari perbaikan pelaksanaan jaring pengamanan sosial (JPS), sampai dengan pemberdayaan masyarakat miskin.

Pada masa pemerintahan sekarang ini sebenarnya sudah banyak program yang dilakukan baik itu secara nasional atau kebijakan daerah masing-masing dalam langkah penanggulangan kemiskinan. Antara lain dengan adanya kebijakan subsidi pemerintah yang dinilai dapat memperingan beban masyarakat akan kebutuhan dasarnya, kemudian program beras miskin atau raskin dan progam pemberdayaan masyarakat miskin lainnya yang tentunya ditujukan untuk menekan atau meringankan beben dan jumlah kemiskinan.

Kontroversi

Upaya Pemerintah Indonesia merealisasikan Sasaran Pembangunan Milenium pada tahun 2015 akan sulit karena pada saat yang sama pemerintah juga harus menanggung beban pembayaran utang yang sangat besar. Program-program MDGs seperti pendidikan, kemiskinan, kelaparan, kesehatan, lingkungan hidup, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan membutuhkan biaya yang cukup besar. Merujuk data Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan, per 31 Agustus 2008, beban pembayaran utang Indonesia terbesar akan terjadi pada tahun 2009-2015 dengan jumlah berkisar dari Rp97,7 triliun (2009) hingga Rp81,54 triliun (2015) rentang waktu yang sama untuk pencapaian MDGs. Jumlah pembayaran utang Indonesia, baru menurun drastis (2016) menjadi Rp66,70 triliun. tanpa upaya negosiasi pengurangan jumlah pembayaran utang Luar Negeri, Indonesia akan gagal mencapai tujuan MDGs.

Menurut Direktur Eksekutif International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Don K Marut Pemerintah Indonesia perlu menggalang solidaritas negara-negara Selatan untuk mendesak negara-negara Utara meningkatkan bantuan pembangunan bukan utang, tanpa syarat dan berkualitas minimal 0,7 persen dan menolak ODA (official development assistance) yang tidak bermanfaat untuk Indonesia^[5]. Menanggapi pendapat tentang kemungkinan Indonesia gagal mencapai tujuan MDGs apabila beban mengatasi kemiskinan dan mencapai tujuan pencapaian MDG di tahun 2015 serta beban pembayaran utang diambil dari APBN di tahun 2009-2015, Sekretaris Utama Menneg PPN/Kepala Bappenas Syahrial Loetan berpendapat apabila bisa dibuktikan MDGs tidak tercapai di 2015, sebagian utang bisa dikonversi untuk bantu itu. Pada tahun 2010 hingga 2012 pemerintah dapat mengajukan renegosiasi utang. Beberapa negara maju telah berjanji dalam konsesus pembiayaan (monetary consensus) untuk memberikan bantuan. Hasil kesepakatan yang didapat adalah untuk negara maju menyisihkan sekitar 0,7 persen dari GDP mereka untuk membantu negara miskin atau negara yang pencapaiannya masih di bawah. Namun konsensus ini belum dipenuhi banyak negara, hanya sekitar 5-6 negara yang memenuhi sebagian besar ada di Skandinavia atau Belanda yang sudah sampai 0,7 persen. ^[6]

Garis kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatanyang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Dalam praktiknya, pemahaman resmi atau umum masyarakat mengenai garis kemiskinan (dan juga definisi kemiskinan) lebih tinggi di negara majudaripada di negara berkembang.

Hampir setiap masyarakat memiliki rakyat yang hidup dalam kemiskinan. Garis kemiskinan berguna sebagai perangkat ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur rakyat miskin dan mempertimbangkan pembaharuan sosio-ekonomi, misalnya seperti program peningkatan kesejahteraan dan asuransi pengangguranuntuk menanggulangi kemiskinan.

Faktor Penghambat Penanggulangan Kemiskinan

1. Stabilitas politik, ekonomi, sosial, pertahanan dan hukum
2. Kebijakan perundang-undangan yang masih dinilai belum maksimal mendorong penanggulangan kemiskinan, dan belum maksimal dalam mendorong pertumbuhan investasi di Indonesia.
3. Kurangnya sarana transportasi dan informasi
4. Kultur Budaya dan tradisi masyarakat setempat.

Langkah-Langkah yang dapat dilakukan untuk penanggulangan

Adapun langkah-langkah penanggulangan yang bisa dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang juga melibatkan seluruh stackholders dan mengikut sertakan masyarakat adalah

1. Penciptaan stabilitas ekonomi makro, sistem finansial dan iklim investasi yang kondusif
2. memperbaharui dan lebih memberdayakan masyarakat dalam program jaring pengamanan sosial (JPS)
3. Trasformasi sektoral (dari Informal ke formal)
4. Pembentukan UKM-UKM yang lebih memberdayakan masyarakat miskin sesuai dengan kultur dan budaya masing-masing daerah.
5. Sosial corporate Responsibility
6. Desentralisasi fiskal yang lebih berpihak pada masyarakat miskin
7. Membangun dan memperluas sarana transportasi dan informasi supaya bisa sampai ke masyarakat miskin.
8. Turun ke masyarakat dan mendengar secara langsung apa yang menjadi kekurangan dan cara bagaimana yang dapat diambil untuk penanggulangan kemiskinan yang sesuai untuk masyarakat tersebut.

KESIMPULAN

1. Kondisi dan situasi yang dihadapi masyarakat yang hidup dalam kemiskinan, merupakan gambaran keterbatasan dan ketidak mampuan pemerintah dalam memberikan perhatian dan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakatnya.
2. Perlunya adanya kebijakan pemerintah yang memihak ke masyarakat miskin yang melibatkan masyaraat miskin dalam pembangunan dan penanggulangan kemiskinan di Indonesia
3. Penanggulangan kemiskinan merupakan tugas kita bersama, dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah dan juga seluruh stakeholders dan masyarakat dalam menanggulangi dan menciptakan kondisi yang bisa memudahkan masyarakat dalam memenuhi segala kebutuhannya.